DINAMIKA EKOLOGI ADMINISTRASi NEGARA Dalam DESENTRALISASI Di INDONESIA

 ABSTRAK

Desentralisasi Dinamikaekologi administrasi negara dalam desentralisasi di Indonesia adalah proses interaksi dan penyesuaian antara sistem administrasi pemerintahan dengan lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya lokal.Dalam kerangka ekologi administrasi negara dipandang sebagai sistem yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungannya.KetikaIndonesiamenerapkan desentralisasi khususnya pasca reformasi 1998 terjadi pergeseran kewenangan dari pusat ke daerah.Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem administrasi negara beradaptasi terhadap dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan desentralisasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian ini menyoroti interaksi antara struktur administrasi negara dan lingkungan sosial politik daerah.Hasil ini menunjukkan bahwa desentralisasi telah menciptakan pola adaptasi baru dalam sistem birokrasi namun juga memunculkan tantangan baru dalam keselarasan kebijakan pusat-daerah.

PENDAHULUAN.

Desentralisasi adalah bentuk pelaksanaan otonomi daerah, di mana tugas dan hak untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diberikan kepada pemerintah daerah.Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan otonomi, daerah diharapkan untuk lebih inovatif dan kreatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah serta pengelolaannya.Reformasi yang terjadi pada tahun 1998,Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan. Modifikasi konstitusi dan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membuka kesempatan yang luas untuk desentralisasi dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Perubahan politik ini memberikan harapan baru bagi Indonesia dan menjadi dasar bagi transformasi yang fundamental dalam sistem pemerintahan daerah. Amandemen terhadap UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kesempatan bagi peningkatan kewenangan bagi pemerintah daerah.Kebijakan desentralisasi yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 sebagai kelanjutan dari kebijakan sebelumnya seharusnya menjadi tanda kebangkitan menuju kondisi yang lebih baik, karena keputusan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya akan lebih fleksibel dan lebih berpihak pada rakyat. Dengan kata lain, apakah desentralisasi dapat berfungsi sebagai penggerak dalam manajemen administrasi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendidik kehidupan bangsa, dan berperan dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasar pada kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan ini akan menjadi inti analisis dalam tulisan ini dengan menerapkan pendekatan ilmu Administrasi Negara.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Ekologi Administrasi Negara (Fred W.Riggs )

Ide tentang ekologi administrasi negara awalnya diperkenalkan oleh Fred W. Riggs, yang berpendapat bahwa sistem administrasi publik sangat terkait dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi di sekitarnya. Dalam hal ini, ekologi berarti bahwa administrasi saling mempengaruhi dengan faktor luar dan tidak bisa beroperasi secara terisolasi.Riggs menyatakan bahwa ada interaksi antara struktur administrasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga ketika lingkungan berubah (misalnya, melalui desentralisasi), hal ini akan berdampak pada sistem administrasinya. Ekologi yang bermula Dibidang biologi, berkembang guna Menyelidiki ekologi manusia (human Ecology) dimana ternyata manusiapun.Mempunyai hubungan pengaruh

Timbal balik dengan lingkungannya.Ahli sosiologi mengemukakan ekologi Sosial untuk menggambarkan Kebiasaan manusia. Khususnya di Perkotaan Dalam interrelasinya antara pengambilan keputusan Otoritatif dan lingkungannya,Munculah ekologi administrasi. Ekologi administrasi muncul Sebagai respon adanya perbedaan.Sistem-sistem administrasi negara di berbagai tempat bahkan komunitas masyarakat.

2. Teori Desentralisasi

Desentralisasi merujuk kepada proses pemindahan wewenang dari pemerintah pusat menuju pemerintah daerah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, perencanaan, serta pelaksanaan layanan publik. Cheema dan Rondinelli (1983) mengidentifikasi beberapa jenis desentralisasi:

• Dekonsentrasi (penyerahan kepada pejabat pusat di daerah),

• Delegasi (kepada lembaga semi-independen), dan

• Desentralisasi politik dan fiskal (pada pemerintah daerah).

            Di Indonesia, desentralisasi dikuatkan melalui UU No. 23 Tahun 2014 yang menegaskan adanya otonomi signifikan bagi daerah dalam mengelola urusan pemerintahan.

3. Dinamika Ekologi Administrasi dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan desentralisasi telah menghasilkan dinamika ekologi administrasi negara yang sangat rumit. Lingkungan politik, sosial, dan budaya yang beragam di setiap daerah mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Sebagai contoh, wilayah dengan kapasitas birokrasi yang tinggi lebih mungkin berhasil dalam proses desentralisasi dibandingkan dengan wilayah yang kapasitas bureaucrasy-nya rendah. Selain itu, desentralisasi juga menimbulkan isu baru seperti ketidakmerataan pembangunan antarwilayah, tindakan korupsi di tingkat lokal, serta persaingan di antara daerah.

4. Penelitian Terdahulu

• Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa keberhasilan proses desentralisasi berkaitan erat dengan kesiapan lembaga di daerah tersebut dan integritas para pelaku lokal.

• Tjokroamidjojo (2000) menggarisbawahi pentingnya penyesuaian sistem administrasi sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

• Nasution (2008) menemukan bahwa banyak program otonomi daerah yang gagal disebabkan oleh ketidakcocokan antara model administrasi pusat dan karakteristik lokal.

5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ekologi administrasi negara sangat dipengaruhi oleh dinamika desentralisasi. Struktur serta proses pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh kebijakan resmi, tetapi juga oleh ciri sosial, politik, dan budaya di tingkat lokal. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana fungsi administrasi negara dalam era desentralisasi, pendekatan ekologi sangat penting karena memberikan wawasan yang menyeluruh.

METODE

Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif.Metode ini sangat cocok digunakan karena pendekatan kualitatif merupakan sebuah cara atau proses untuk memahami fenomena sosial dan masalah manusia dari prespektif peserta Penelitian kualitatif.Sangat menekankan pada eksplorasi dan interpretasi, bukan pada pengujian hipotesis yang sudah ada. Peneliti seringkali menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data, berinteraksi langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi dengan detail.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini menyimpulkan bahwa dinamika ekologi administrasi negara di Indonesia sangat kompleks, karena proses desentralisasi yang telah mengalihkan kewenangan signifikan kepada daerah juga sangat dipengaruhi oleh beragamnya kondisi lingkungan lokal, mulai dari aspek politik, sosial, hingga budaya, yang pada akhirnya memengaruhi implementasi dan keberhasilan administrasi publik di daerah.Proses Desentralisasi yang Menyeluruh.Di Indonesia telah menjalani proses desentralisasi yang cukup besar, yang berarti pemerintah pusat telah memberikan banyak kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Ini mencakup berbagai hal seperti perencanaan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan lainnya.

Keberagaman Kondisi Lingkungan Lokal Pelimpahan kewenangan ini tidak berlangsung di ruang kosong. Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri lingkungan lokal yang sangat bervariasi. Keberagaman ini meliputi.

• Aspek Politik: Struktur kekuasaan di tingkat lokal, dinamika partai politik, hubungan antara eksekutif dan legislatif daerah, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam politik.

• Aspek Sosial: Keragaman demografi, lapisan sosial, kohesi dalam masyarakat, dan fungsi lembaga kemasyarakatan.

• Aspek Budaya: Nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang ada di suatu wilayah, yang dapat berpengaruh pada interaksi masyarakat dengan pemerintah serta bagaimana kebijakan dipahami.

• Dampak Interaksi Antara Kedua Faktor Ini:Paduan antara desentralisasi dan keberagaman lingkungan lokal yang menyebabkan dinamika administrasi negara di Indonesia menjadi rumit. Keberagaman kondisi lokal ini pada akhirnya berpengaruh pada pelaksanaan dan keberhasilan administrasi publik di daerah.

Contoh :

• Suatu kebijakan yang sukses diterapkan di satu wilayah yang memiliki masyarakat aktif dan dukungan politik yang kuat, mungkin akan menghadapi kesulitan atau tidak berhasil di wilayah lain yang memiliki tantangan sosial atau politik yang berbeda.

• Pembagian sumber daya dan prioritas pembangunan di tingkat daerah akan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan harapan masyarakat lokal yang berbeda, serta kemampuan pemerintah daerah itu sendiri.

Dengan demikian, untuk memahami dan meningkatkan efektivitas administrasi publik di Indonesia, sangat penting untuk dengan teliti mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor ekologis lokal saling berinteraksi dengan struktur desentralisasi yang telah dibangun.

KESIMPULAN

Desentralisasi merupakan proses pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan layanan publik, meratakan pembangunan, dan distribusi sumber daya. Namun, implementasi desentralisasi di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi lokal, seperti aspek politik, sosial, budaya, dan administrasi, memberikan dampak besar terhadap keberhasilannya.

1. Aspek Politik: Struktur kekuasaan, partai politik, interaksi antara eksekutif dan legislatif, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam politik berpengaruh pada desentralisasi.

2. Aspek Sosial: Keragaman demografis, lapisan masyarakat, solidaritas dalam komunitas, dan peran lembaga sosial memiliki kontribusi penting.

3. Aspek Budaya: Nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan di suatu daerah dapat mempengaruhi hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

4. Aspek Administrasi: Ketersediaan sumber daya dan prioritas pembangunan di tingkat lokal, serta kesiapan pemerintah daerah, juga menjadi faktor penentu.

Meskipun desentralisasi bertujuan untuk mencapai otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilannya sangat tergantung pada interaksi antara faktor-faktor lokal dengan struktur desentralisasi yang telah diterapkan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika ekologi administrasi negara dalam konteks desentralisasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku mengenai Agus Dwiyanto 2006.Mewujudkan Good Governace Melayani Publik.Yogyakarta Pers UGM.

https://repository.uin-suska.ac.id/13678/7/7.%20BAB%20II__2018421ADN.pdf

https://media.neliti.com/media/publications/195184-ID-administrasi-publik-dalam-perspektif-eko.pdf

https://eprints.ums.ac.id/49102/4/BAB%20I%20oke.pdf

https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11557

https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9463

https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/download/4974/3468

https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/view/4974

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BzjADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:frHJqBdevu4J:scholar.google.com/&ots=Mzk8uRUm9V&sig=Z8ujyoP3n_RBbCHqfcVJll01a3o&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

https://www.neliti.com/publications/592146/dinamika-regulasi-desentralisasi-dan-kewenangan-pemerintah-daerah-dalam-perspekt

https://www.neliti.com/publications/592146/dinamika-regulasi-desentralisasi-dan-kewenangan-pemerintah-daerah-dalam-perspekt

https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5939

https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/4869

https://jig.rivierapublishing.id/uji/index.php/rv/article/view/298

https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7226

https://www.jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/polyscopia/article/view/1299